Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana rotasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan dilaksanakan pada Kamis (5/2/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembenahan internal guna meningkatkan kinerja penerimaan negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa perombakan pegawai pajak sudah masuk tahap final dan tinggal menunggu pelaksanaan. Ia menyebut rotasi ini sebagai langkah konkret untuk memastikan tata kelola perpajakan berjalan lebih bersih dan profesional.
Sebelumnya, Purbaya telah mengungkap rencana merotasi sekitar 70 pegawai DJP. Menurutnya, pembenahan sumber daya manusia merupakan kunci penting untuk menekan potensi kebocoran penerimaan negara dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pergantian posisi juga diharapkan mampu mendorong pencapaian target penerimaan pajak tahun 2026.
Dalam kebijakan tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan akan dikenai sanksi berupa pemindahan ke kantor pajak dengan tingkat aktivitas yang lebih rendah. Ia menilai, penegakan disiplin dan integritas menjadi syarat mutlak jika Indonesia ingin naik kelas menjadi negara maju.
Rotasi pegawai ini melanjutkan langkah reformasi birokrasi yang sebelumnya telah dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada akhir Januari lalu, Purbaya melantik puluhan pejabat di berbagai direktorat jenderal, termasuk Bea dan Cukai, Perbendaharaan, Kekayaan Negara, serta Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Ia juga menekankan bahwa setiap pelantikan dan rotasi jabatan bukan sekadar seremonial, melainkan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui kepemimpinan, etika, dan kinerja nyata.
Sebagai informasi, dalam APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.153,58 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun. Purbaya berharap, melalui pembenahan internal DJP, target tersebut dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.
