Indonesia bersiap memimpin jalannya Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Momentum ini menandai kali pertama Indonesia memimpin sidang Dewan HAM PBB sejak badan tersebut dibentuk pada 2006.
Menurut Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, rangkaian sidang dijadwalkan berlangsung pada 23 Februari hingga 31 Maret 2026. Sidang ini digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, sehingga sorotan diplomatik diperkirakan cukup besar.
Pembukaannya diawali segmen tingkat tinggi pada 23–25 Februari 2026. Dalam agenda tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan menyampaikan pernyataan nasional pada hari pertama, sebagai penegasan posisi dan prioritas Indonesia selama masa presidensi.
PTRI Jenewa menyampaikan bahwa sidang tingkat tinggi akan dibuka oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa yang juga menjabat Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro. Peran ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai pengarah jalannya forum dan penjaga ritme dialog antardelegasi.
Sidang berlangsung di tengah situasi global yang disebut semakin kompleks, dengan ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap ekosistem PBB. Dalam konteks seperti itu, Indonesia menekankan pentingnya menjaga ruang dialog tetap terbuka dan inklusif, agar forum tidak terjebak pada polarisasi.
Di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB disebut akan tetap teguh menjalankan mandatnya. PTRI Jenewa menyatakan fokusnya adalah menjaga dialog yang inklusif serta memperkuat kerja sama sebagai fondasi pemajuan HAM yang setara bagi semua pihak.
Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua”. Tema ini dimaksudkan sebagai komitmen untuk memastikan lembaga HAM bersifat inklusif, mampu menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif, dan menguatkan kolaborasi sebagai jalan utama perlindungan HAM.
Selain agenda prosedural, Indonesia juga akan mempromosikan penguatan akses anak terhadap makanan bergizi. Fokus ini disebut selaras dengan agenda Presiden RI Prabowo Subianto, dan diposisikan sebagai bagian penting dari pemenuhan hak pangan dan hak anak dalam kerangka HAM.
Sejumlah isu tematik yang akan disorot selama presidensi antara lain pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta hak anak. Daftar ini menunjukkan Indonesia ingin menggabungkan isu perlindungan kelompok rentan dengan agenda pembangunan.
Dewan HAM PBB juga akan membahas kerja sama teknis dan penguatan kapasitas dengan negara mitra, seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Di saat bersamaan, perkembangan HAM di beberapa negara—termasuk Afghanistan, Sudan, dan Palestina—akan menjadi bahan diskusi dalam sidang.
PTRI Jenewa menyebut lebih dari 100 pejabat negara telah mengonfirmasi kehadiran. Dua kepala negara yang disebut akan hadir langsung adalah Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro, memperlihatkan tingginya atensi pada sidang ke-61 di bawah presidensi Indonesia.
Dengan memimpin sidang ini, Indonesia tidak hanya menorehkan catatan sejarah, tetapi juga diuji kemampuannya menjaga forum tetap produktif. Tantangannya adalah menyeimbangkan dinamika geopolitik, agenda tematik, serta kebutuhan memperkuat dialog agar hasil sidang berdampak nyata bagi pemajuan HAM.
