Pemerintah mempercepat persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau Waste to Energy di Banten. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya nasional untuk menanggulangi persoalan sampah yang kian mendesak, sekaligus menindaklanjuti arahan presiden agar penanganan sampah tidak lagi berjalan lambat dan parsial.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa Banten menjadi salah satu fokus utama dalam strategi penanganan sampah nasional. Provinsi tersebut akan dibagi ke dalam dua wilayah aglomerasi untuk pembangunan WTE. Aglomerasi pertama mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Aglomerasi kedua meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Pembagian wilayah itu menunjukkan bahwa proyek ini dirancang dengan pendekatan regional, bukan sekadar berbasis administrasi satu kota atau kabupaten. Karena volume sampah bergerak lintas batas daerah, maka solusi yang disiapkan juga harus melibatkan kerja sama antarpemerintah daerah. Dengan kata lain, sampah akhirnya diperlakukan sebagai masalah bersama, bukan bola panas yang dilempar dari satu wilayah ke wilayah lain.
Nilai investasi proyek ini diperkirakan menembus lebih dari Rp1 triliun. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dalam penggarapannya. Besarnya kebutuhan dana membuat pemerintah menekankan kehati-hatian agar proyek tidak berhenti di tengah jalan atau berubah menjadi daftar panjang rencana ambisius yang ujungnya hanya jadi presentasi yang cantik.
Untuk memperkuat komitmen, pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman. Wali Kota Serang, Bupati Serang, dan Wali Kota Cilegon terlibat dalam penandatanganan yang dikoordinasikan oleh Gubernur Banten. Dalam skema tersebut, pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan lahan, sementara pengelolaan serta pengangkutan sampah menuju fasilitas WTE akan dijalankan secara bersama-sama.
Meski proses perizinan dan pengadaan mulai dipercepat, pembangunan fisik fasilitas WTE diperkirakan tetap memerlukan waktu sekitar tiga tahun hingga bisa beroperasi penuh. Menteri Lingkungan Hidup mencontohkan proyek serupa di Palembang yang dimulai pada 2023 dan sampai saat ini progresnya baru sekitar 75 persen. Artinya, pembangunan fasilitas semacam ini memang membutuhkan waktu, biaya, serta konsistensi kebijakan yang tidak sebentar.
Karena masa tunggunya cukup panjang, pemerintah mengingatkan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumber. Masyarakat diminta mulai membiasakan memisahkan sampah organik dan anorganik agar kualitas bahan baku untuk WTE lebih baik. Sampah yang sudah terpilah akan memiliki nilai kalor lebih tinggi, sehingga proses pembakaran menjadi lebih efisien dan biaya layanan yang harus ditanggung pemerintah bisa ditekan.
Fasilitas WTE di Banten nantinya direncanakan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Target ini diharapkan menjadi solusi yang lebih substansial bagi persoalan penumpukan sampah, khususnya di wilayah perkotaan yang terus tumbuh. Namun, keberhasilan proyek ini tetap akan sangat bergantung pada dua hal yang sering terdengar sederhana tetapi paling sulit dijaga: kerja sama antardaerah dan disiplin masyarakat dalam memilah sampah dari hulu.
