Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memutuskan membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit atau BRT setelah menilai kualitas pekerjaan di lapangan jauh dari harapan. Keputusan itu disampaikan usai ia meninjau langsung sejumlah titik pengerjaan di Kota Bandung.
Menurut Farhan, proyek transportasi publik yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional seharusnya menunjukkan mutu konstruksi yang baik. Namun dari hasil peninjauan sementara, ia justru menemukan banyak bagian pekerjaan yang dinilai tidak rapi dan belum mencerminkan standar proyek besar.
Lima lokasi menjadi sorotan utama pemerintah kota. Titik-titik tersebut berada di Jalan Ir. H. Juanda atau Dago, Jalan Merdeka, Jalan R.E. Martadinata di depan Taman Pramuka, serta dua titik lain di kawasan Dago, yakni sekitar Dago 101 dan depan Laboratorium Kesehatan Daerah.
Farhan menegaskan, pembenahan di lima titik itu wajib dituntaskan terlebih dahulu sebelum pekerjaan baru diizinkan berlanjut. Pemkot Bandung tidak akan mengeluarkan izin tambahan, baik untuk koridor utama maupun area di luar koridor BRT, selama hasil pengerjaan yang ada masih dianggap bermasalah.
Ia bahkan menyebut Pemerintah Kota Bandung pada posisi menolak proyek BRT apabila kualitas konstruksinya tetap seperti kondisi sekarang. Sikap ini, kata Farhan, bukan sekadar peringatan verbal, tetapi akan ditindaklanjuti secara administratif melalui penghentian sementara seluruh izin konstruksi yang berada di bawah kewenangan DPMPTSP Kota Bandung.
Langkah berikutnya, Farhan akan mengirim surat resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Surat tersebut akan berisi sikap pemerintah kota terhadap kondisi proyek BRT, sekaligus penegasan bahwa pembekuan izin diberlakukan sampai seluruh titik bermasalah benar-benar dirapikan.
Farhan menilai proyek transportasi publik harus memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menyisakan kesan semrawut selama proses pembangunannya. Kalau proyek strategis nasional terlihat seperti pekerjaan yang dikerjakan sambil terburu-buru mengejar jam pulang, wajar kalau pemkot ikut pasang rem.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Bandung berharap kontraktor dan pihak terkait segera memperbaiki mutu pekerjaan di lapangan. Pesannya jelas: BRT tetap penting untuk masa depan transportasi kota, tetapi kualitas pembangunan tidak boleh dikesampingkan. Sebelum bicara sistem angkutan modern, trotoar dan titik konstruksi yang ada pun harus lebih dulu terlihat benar-benar beres.
