Pencopotan atribut visual mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Underpass Dewi Sartika, Depok, memicu berbagai tanggapan. Masyarakat mulai mempertanyakan mengapa aset publik tersebut kini bersih dari gambar ikonik sang arsitek. Mengenai hal ini, respons DPRD Jabar wajah RK dicopot pun akhirnya mencuat ke publik untuk memberikan kejelasan dari sisi legislatif.
Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam menertibkan atribut tersebut dinilai sebagai upaya menjaga netralitas dan estetika fasilitas umum. Meskipun Ridwan Kamil merupakan sosok yang merancang underpass tersebut, aturan mengenai penggunaan wajah pejabat di fasilitas publik tetap harus dipatuhi.
Alasan Pemprov Jabar Melakukan Pencopotan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui dinas terkait menyatakan bahwa tindakan ini adalah bagian dari pemeliharaan rutin. Selain itu, pembersihan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dinding underpass sebagai sarana publik yang netral.
Sejak masa jabatan Ridwan Kamil berakhir, Pemprov Jabar memang gencar melakukan penataan ulang terhadap berbagai aset daerah. Hal ini dilakukan agar fasilitas yang dibangun menggunakan APBD tidak lagi memuat citra personal pejabat yang sudah purna tugas.
Respons DPRD Jabar Wajah RK Dicopot dari Fasilitas Umum
Anggota DPRD Jawa Barat menyambut langkah ini dengan pandangan yang beragam. Namun, mayoritas legislator menilai bahwa langkah Pemprov Jabar sudah sesuai dengan prosedur administrasi yang berlaku.
Beberapa poin utama dalam respons DPRD Jabar wajah RK dicopot antara lain:
-
Penegakan Aturan: DPRD menekankan bahwa fasilitas publik tidak seharusnya menjadi tempat sosialisasi personal jangka panjang.
-
Netralitas Politik: Mengingat dinamika politik yang terus berjalan, pencopotan wajah tokoh politik di ruang publik sangat penting untuk menjaga kondusivitas.
-
Estetika Kota: DPRD berharap dinding underpass bisa dimanfaatkan untuk mural seni yang lebih bersifat universal atau informasi layanan publik.
Oleh karena itu, DPRD meminta masyarakat untuk tidak melihat tindakan ini sebagai upaya politis yang negatif. Sebaliknya, ini adalah bagian dari transisi kepemimpinan yang wajar dalam birokrasi pemerintahan.
Pentingnya Menjaga Aset Publik Tanpa Personalisasi
DPRD Jabar juga menyarankan agar pembangunan infrastruktur di masa depan lebih fokus pada fungsi dan keberlanjutan. Selain itu, penggunaan ornamen yang terlalu menonjolkan satu sosok tertentu sebaiknya mulai dikurangi.
“Fasilitas umum adalah milik rakyat yang dibiayai oleh pajak. Maka, wajah yang tampil seharusnya adalah wajah keberagaman Jawa Barat, bukan individu,” ungkap salah satu anggota fraksi di DPRD Jabar.
Dampak Sosial di Masyarakat Depok
Warga Depok sendiri memiliki reaksi yang bermacam-macam. Sebagian warga merasa kehilangan karena gambar tersebut sudah menjadi ciri khas Underpass Dewi Sartika. Namun, banyak juga warga yang mendukung agar tembok tersebut dicat ulang agar terlihat lebih bersih dan rapi.
Sementara itu, pihak Pemprov menjamin bahwa kualitas layanan di underpass tersebut tidak akan terganggu. Meskipun visualnya berubah, fungsi utama infrastruktur untuk mengurai kemacetan tetap menjadi prioritas utama.
Respons DPRD Jabar wajah RK dicopot menunjukkan dukungan terhadap normalisasi fasilitas publik di Jawa Barat. Langkah ini diambil demi menjaga profesionalitas pemerintah dan estetika kota Depok. Kedepannya, diharapkan pengelolaan aset daerah bisa lebih mengedepankan nilai fungsional dibandingkan nilai seremonial.
