Podcast Akbar Faizal Uncensored kembali ramai setelah menghadirkan Muhammad Said Didu dalam obrolan panjang yang menyorot satu tema sensitif: oligarki. Percakapan berlangsung tajam, dengan Akbar Faizal membuka diskusi lewat pertanyaan yang menuntut definisi, aktor, serta relasi oligarki dengan kekuasaan.
Said Didu membedakan pengusaha biasa dengan oligarki. Menurutnya, oligarki bukan sekadar orang kaya, melainkan pihak yang berbisnis dengan cara memengaruhi negara: ikut “mengatur” undang-undang, menekan penegak hukum, menguasai politik, lalu mengamankan kepentingannya melalui kebijakan.
Ia menilai politik pasca-amandemen UUD 1945 menjadi semakin mahal, dan mahalnya biaya politik itulah yang, menurutnya, membuka pintu lebar bagi oligarki untuk menancapkan pengaruh. Dalam narasi Said, ketika politik butuh ongkos besar, maka kekuasaan cenderung mudah dipengaruhi modal.
Contoh yang diajukan pun mengarah pada proses legislasi dan proyek strategis. Said menyinggung sejumlah revisi dan regulasi yang dinilainya berjalan terlalu cepat, serta proyek-proyek yang ia anggap berdampak pada masyarakat namun minim perlawanan berarti dari partai politik.
Ketegangan obrolan meningkat saat Said menyinggung posisi aparat hukum dan keamanan yang, menurutnya, tidak cukup berani menyentuh pemilik modal besar. Ia menyebut kondisi itu sebagai gejala sistemik, bahkan mengaitkannya dengan konflik kepentingan yang membuat negara seolah “mudah ditekan”.
Said juga menggunakan istilah “lima kedaulatan” yang ia anggap telah dirampas oligarki: politik, hukum, ekonomi, sumber daya alam, dan wilayah. Dalam kerangka itu, oligarki dipandang bukan hanya masalah ekonomi, tetapi turut memengaruhi arah negara.
Bagian yang paling menyita perhatian adalah saat Said mengisahkan pengalaman bertemu Presiden. Ia mengaku mendengar paparan tentang praktik under invoice yang disebut terjadi puluhan tahun dan nilainya ditaksir sangat besar, dari komoditas seperti batubara, nikel, hingga CPO. Cerita itu diungkap sebagai gambaran bagaimana kebocoran dapat terjadi secara sistematis.
Meski penuh kritik, obrolan tidak berhenti pada diagnosis. Akbar Faizal mendorong pembahasan menuju pertanyaan “apa yang bisa dilakukan”. Said menjawab dengan metafora: ketika berada di dalam sistem ia merasa hanya menjadi “sekrup”, sementara di luar ia memilih menjadi “mobil” yang bisa bergerak, bersuara, dan mengganggu status quo.
Pada akhirnya, podcast ini menjadi semacam ruang debat publik: tentang siapa yang memegang kendali, seberapa kuat cengkeraman modal atas kebijakan, dan bagaimana publik menilai kritik yang datang dari figur yang juga pernah berada di lingkar kekuasaan.
