Perdebatan soal industri hasil tembakau hampir selalu berakhir pada dua kutub: kesehatan versus ekonomi. Namun sejumlah pihak menilai pendekatan yang lebih adil adalah mencari titik temu, bukan mempertentangkan dua kepentingan itu secara mutlak.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS) mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap industri hasil tembakau (IHT). Alasannya, sektor ini dinilai memberi kontribusi besar pada penerimaan negara melalui cukai, sekaligus menopang mata rantai ekonomi dari petani hingga jaringan distribusi yang melibatkan banyak UMKM.
Dalam pandangan yang disampaikan, kebijakan seharusnya mengedepankan kajian komprehensif agar dapat menemukan bentuk “keseimbangan konstitusional” antara perlindungan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi. Artinya, tujuan kesehatan tetap penting, tetapi dampak ekonomi yang masif juga perlu dihitung secara proporsional.
UNS menyoroti adanya ketegangan perlindungan kesehatan dan perlindungan ekonomi dalam rezim aturan yang berkaitan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024. Intinya, aturan turunan harus selaras dengan undang-undang di atasnya dan tidak menimbulkan efek samping yang justru merusak ekosistem usaha secara berlebihan.
Dari sisi pemerintah, ada pengingat bahwa negara berkewajiban melindungi warga, termasuk menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Namun di saat yang sama, negara juga perlu menjaga keberlangsungan hak ekonomi dan kepastian berusaha, terutama pada sektor yang menyerap tenaga kerja besar.
Dalam diskusi kebijakan, salah satu kata kunci yang muncul adalah “proporsional”. Regulasi pengendalian tembakau dinilai tidak boleh tefragmentasi dan tidak boleh terlalu kaku sehingga sulit diterapkan di lapangan. Ketika aturan tidak sejalan dengan realitas pasar, risiko penolakan dan distorsi ekonomi menjadi lebih besar.
Karena itu, banyak pihak menekankan perlunya melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan saat merumuskan dan mengharmonisasi regulasi. Keterlibatan ini penting agar kebijakan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga kuat secara tata kelola dan dapat dieksekusi tanpa memicu efek destruktif.
Isu tenaga kerja juga menjadi sorotan. Industri hasil tembakau memiliki karakteristik kompleks, dari petani, buruh pabrik, sampai distribusi yang sering bersinggungan dengan UMKM. Jika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan struktur ini, dampaknya bisa menekan ekonomi lokal di banyak daerah.
Pada saat yang sama, kepastian arah kebijakan juga dibutuhkan. Dunia usaha memerlukan sinyal yang konsisten agar dapat menyusun rencana jangka panjang. Dalam konteks industri tembakau, ketidakpastian regulasi berpotensi menciptakan disharmonisasi yang mengganggu stabilitas usaha dan penerimaan negara.
Kesimpulannya, pesan yang menguat adalah kebutuhan “win-win solution”. Kesehatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas, tetapi perlindungan ekonomi dan serapan tenaga kerja juga tidak boleh diabaikan. Kuncinya adalah kebijakan berimbang, adil, dan berbasis data agar tidak menimbulkan masalah baru saat diterapkan.
